Sunan Alqo, Haris Murwadi ST, MT,
Abstrak
Penelitian pola permukiman dan kondisi lingkungan daerah aliran sungai (DAS) kota baru kecamatan Tanjung Karang Timur. Hasil penelitian
ini sangat penting artinya tidak hanya bagi perencana kota untuk merencanakan pengembangan kota tetapi juga bagi arsitek untuk
memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di bantaran sungai. Kami memilih sebagai metoda penelitian permukiman
di bantaran sungai. Hasil evaluasi dari studi ini dilakukan dengan memakai variabel-variabel
kepadatan dengan Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan serta
Garis Sempadan Sungai. lain pihak memakai
variabel ketidakteraturan seperti: peruntukan lahan, permukiman, dan bagaimana
mereka menghasilkan dampak terhadap lingkungan. Kami berharap bahwa penelitian
ini dapat memberikan saran untuk penataan ruang yang lebih baik pada daerah
bantaran sungai dan untuk memperbaiki kualitas lingkungan untuk kehidupan yang
lebih baik bagi masyarakat di Bandar Lampung.
Kata kunci:
Daerah Aliran Sungai, pola permukiman dan kualitas lingkungan
Latar
Belakang Masalah
Lokasi
kawasan sungai di Bandar Lampung, Warga umumnya membangun rumah hunian didaerah pinggir
sungai, padahal sudah dilarang bahwa permukiman di daerah pinggiran
sungai merupakan suatu pelanggaran hukum. Namun, warga tidak peduli, Permasalahan
kawasan kumuh kali Kota Baru ini tidak hanya meliputi permasalahan tempat
tinggal saja, tetapi juga berhubungan dengan masalah sosial-ekonomi masyarakat
yang tinggal di kawasan kumuh kali Bandar Lampug. Sebagai warga kota, mereka
merasa berhak untuk memperoleh tempat untuk berteduh dan mencari nafkah tanpa
melanggar peraturan. Hal ini yang dimintanya kepada pemerintah kota untuk
memikirkannya sebagai kewajibannya. Sedangkan pemerintah kota selama ini
menilai warga selalu menolak dan bersikap keras terhadap upaya-upaya
penertiban, sementara warga berpendapat pemerintah kota hanya berniat menggusur
dan tidak pernah serius memikirkan kehidupan yang lebih baik untuk warganya.
Oleh karena itu, perlu diupayakan agar warga dapat mengubah pandangannya ke
arah lebih positif dalam menilai kebijakan Pemda, dan bagaimana pula
kebijakan-kebijakan pemda dapat optimal dalam mengaspirasi warga tersebut. Sebelum
kondisinya terwujud, maka penataan kawasan kumuh yang dilakukan masih mengalami
banyak hambatan. Memahami permasalahan ini, maka perlu dilakukan suatu studi
yang mengkaji permasalahan kawasan kumuh kali Kota Baru Bandar Lampung, yang
diharapkan mampu menghasilkan solusi secara matang atas permasalahan yang ada.
Beberapa kebijakan yang telah dihasilkan, baik dari Dinas Permukiman dan Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Bandar Lampung maupun Pemkot Bandar Lampung di antaranya
adalah Relokasi Warga Kali secepatnya,
namun dirasakan mengalami banyak hambatan antar lain: Rusun belum dibangun,
gangguan intimidasi dan provokasi, banyak wargayang ragu dan takut pindah.
Dengan demikian, perlu dibuatkan suatu model bersinergi antar-peran keduanya
dalam upaya penataan kawasan kumuh tersebut yang dapat diterima oleh kedua
belah pihak, termasuk kemungkinan merelokasi warga stren kali.(sekitarkali)
lokasi
Perumusan Masalah
Guna terwujudnya
peran antara pemda dan masyarakat, maka hambatan warga sekitar kali terhadap
penataan kawasan kumuh Kali Kota Baru, perlu terlebih dahulu dipahami. Demikian
pula perlu menggali sejauh mana persepsi, motivasi dan sikap mereka dapat
berubah pandangan ke arah yang lebih positif dalam menilai kebijakan kebijakan kecamatan Tanjung Karang lebih tergerak atas
perintah tokoh-tokoh tersebut daripada perintah dari pemerintah. Selain itu nilai-nilai
yang dianut oleh masyarakatnya seperti gotong royong yang kuat, tentu merupakan
suatu keuntungan dalam mempercepat proses pembangunan. Pemda terkait program
penataan tersebut. Bagaimana pula kebijakan-kebijakan Pemda akan
mengakomodasikan aspirasi warga sekitaran kali tersebut. Berkaitan dengan hal itu,
maka penanganan pada masing-masing tipologi kawasan sekitaran kali Bandar Lampung
tentunya akan berbeda-beda karena aspirasi warga juga tergantung pada kondisi
sosial ekonomi warga pada masing-masing lokasi. Oleh karena itu, hanya dengan memahami
kondisi sosial dan aspirasi masyarakat setempat, memahami arah perubahan
persepsi dan sikap masyarakat serta kebijakan-kebijakan Pemda.
Tujuan
Studi ini
dimaksudkan untuk mengetahui persepsi, motivasi, serta sikap komunitas terhadap
penanganan kawasan kumuh sekitaran kali Bandar lampung, serta kebijakan Pemda yang
terkait. Tujuannya untuk dapat membangun suatu model bersinergi peran Pemda dan
masyarakat dalam penataan kawasan kumuh yang bertumpu pada aspirasi dan kondisi
sosial ekonomi komunitas lokal.
Solusi
Dalam konteks
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kali Kota Baru yang alternatifnya adalah
pembangunan rumah susun, maka walikota harus menyediakan lahan milik pemkot
sebagai calon lokasi rusun tersebut. Walikota
Bandar Lampung juga memimpin pelaksanaan perubahan struktural yang sudah
diamanatkan wakil rakyat dengan memutuskan penyediaan sebagian dana APBD
(termasuk besarannya) sebagai dana operasional untuk pembangunan pada tingkat
komunitas dengan cara ’block grant’ dan memberi wewenang RT untuk mengelola
secara mandiri dana operasional tersebut bagi
pembangunan komunitas setempat. Peran
Dinas-dinas di lingkungan Pemprov Bandar
Lampung: tetap melakukan pembangunan fisik, tetapi pada tingkat
komunitas terkecil (RT) dinas harus menyerahkan secara penuh tugas
perencanaan dan pembangunan kepada RT. Dinas
DAFTAR PUSTAKA
Anonym, (undated). Kampung
Improvement Program,
http://www.mukimits.com
Foto dok pribadi
